KPK Sebut SKL BLBI BDNI Rugikan Negara Rp 4,5 Triliun

cerita sex Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemerika Keuangan (BPK) terhadap terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Dari hasil audit tersebut, didapatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun.

“Kami berterima kasih kepada BPK yang sudah membantu melakukan audit investigatif. Jadi, auditnya sudah kita terima dan indikasi kerugian keuangan negara final dari hasil audit itu sekitar Rp 4,58 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK, Jakarta, Senin (9/10).

Febri menjelaskan, nilai Rp 4,8 triliun itu terdiri dari Rp 1,1 triliun yang dinilaiĀ suistanableĀ dan ditagihkan kepada petani tambak dan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

“Menurut perhitungan BPK hanya Rp 220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi indikasi kerugian keuangan negara tersebut sehingga dari total Rp 4,8 triliun, indikasi kerugian negaranya Rp 4,58 triliun,” jelas dia.

“Ini satu langkah yang penting dalam penanganan kasus indikasi BLBI ini. Audit kerugian keuangan negara sudah selesai, dan proses pemeriksaan saksi-saksi akan kita lakukan intensif ke depan,” kata Febri menambahkan. cerita sex

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka karena saat menjabat kepala BPPN diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Penerbitan SKL BLBI yang dilakukan Syafruddin itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan jabatan dia, sehingga negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Syafruddin Arsjad Temenggung melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.000webhost.com